JAKARTA, JOGNEWS.COM -- Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wens Manggut bertekad untuk mewujudkan brand dan konten yang sehat pada Media Siber. Sebab distribusi konten sudah di luar kendali pengelola perusahaan Media Siber dan dikendalikan platform.
Wens Manggut mengemukakan hal itu pada pembukaan Kongres II AMSI secara virtual, Sabtu (22/8/2020). Kongres mengangkat tema ‘Membangun Ekosistem Media Siber Berkelanjutan.’ Kongres yang berlangsung Sabtu-Ahad (22-23/8/2020) ini diikuti 338 anggota AMSI yang tersebar di 21 provinsi dari Aceh hingga Papua.
Pembukaan Kongres dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang juga menyampaikan keynote speech. Selain itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun.
Lebih lanjut Wens Manggut mengatakan saat ini, begitu banyak raksasa platform yang nyaris melakukan semua pekerjaan media, tetapi tidak terikat dengan regulasi tentang pers. Sehingga tidak mengherankan, jika mereka pun lebih sigap beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, karena tak dibelenggu oleh aturan (unregulated).
“Pengelola perusahaan Media Siber berada pada saluran distributor yang juga menjadi agen sales. Bahkan segenap Key Performance Indicators (KPI) bisnis ditentukan distributor. Ini kondisi yang terjadi saat ini,” kata Wens Manggut.
Menurut Wens, kondisi sekarang tidak perlu dicemaskan seandainya ekosistem ini tidak mudah ditumpangi para pembawa sampah, seperti hoax, hatespeech, dan disinformasi. “AMSI, bersama tim media sustainability yang diinisiasi Dewan Pers, sudah dan sedang membahas masalah ini dengan para brand, terutama agar produk mereka tidak jatuh pada konten sampah. Brand yang sehat seharusnya tampil di konten yang sehat,” tandas Wens.
Sedang Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengatakan Dewan Pers telah membentuk Satgas Media Sustainability. Dewan Pers juga telah mengajukan sejumlah insentif kepada pemerintah untuk menjamin keberlanjutan industri media.
“Dalam kondisi penuh tantangan ini, AMSI jangan hanya mengejar sisi bisnis semata lewat pemberitaan yang clickbait, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Secara ekonomi harus jalan, tapi secara etis harus tidak melanggar,” kata Hendry.
Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perkembangan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Negara telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga roda perekonomian tidak berhenti.
Upayanya, kata Sri Mulyani, mulai dari menggelontorkan anggaran hingga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa membantu pemulihan kondisi perekonomian. Karena itu, Sri Mulyani mengharapkan agar media massa harus turut membantu upaya pemerintah tersebut.
Sedang untuk sustainability media baik konvensional maupun digital, Sri Mulyani menekankan lima hal. Pertama, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah usulan yang masuk melalui Dewan Pers, antara lain untuk PPn kertas, ditetapkan ditanggung pemerintah mulai Agustus. Pajak penghasilan (PPh) juga sudah diturunkan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, PP sedang dalam proses penyelesaian.
Kedua, tantangan AMSI saat ini luar biasa, yakni ingin memerangi disinformasi, hoax, dan misinformasi. Kondisi ini juga dihadapi oleh Amerika Serikat. Ketiga, concern public goods harus kita miliki. Iklan pemerintah di media lokal akan diupayakan tanpa menimbulkan retaliasi. “Kami juga akan lakukan adjustment untuk hadapi disrupsi digital,” kata Sri Mulyani.
Keempat, masyarakat mengharapkan informasi yang tidak kering. Ini membutuhkan perubahan dari policy maker. “Terkait ini, AMSI bisa menjadi partner untuk menciptakan kejernihan bagi masyarakat. Harus seimbang antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial,” katanya.
Kelima, harus ada partnership dan komunikasi yang kuat untuk membangun ekosistem yang sehat untuk mengisi ruang publik dengan informasi yang baik. “Kalau sama-sama berjalan, kekuatannya bisa lebih besar, daripada bergerak sendiri-sendiri. Ini penting untuk bisa mengurangi distorsi di ruang publik,” harapnya. (*)
